Beranda > Writing in Print Media > Alokasi Dana Pendidikan

Alokasi Dana Pendidikan

Oleh : Deni Andriana

“BERAPA guru yang masih hidup?” Apa yang dirisaukan penguasa Jepang pascabom atom di Hiroshima dan Nagasaki puluhan tahun lalu, ternyata tidak dicontoh oleh penguasa kita yang tengah mendapati bangsa yang dipimpinnya dalam keadaan timpang tindih.

Pendidikan, hingga kini kondisinya masih sulit untuk dibilang maju, bahkan jauh tertinggal dari negara lain semisal Malaysia. Kalau dulu banyak orang Malaysia berbondong-bondong mencari ilmu ke Indonesia, kini keadaannya berbalik. Malah para pelajar kitalah yang berharap kepada pelayanan mereka. Licik memang, kalau perubahan itu berjalan begitu cepat, tapi sangat bodoh juga kenapa kita harus berjalan di tempat.

Ibaratnya, sebuah lokomotif yang terhenti di sebuah stasiun, pendidikan kita dari dulu hingga kini hanya berada di stasiun yang sama. Bahkan kalau tidak segera dibenahi, katakan diganti masinisnya, jangan berharap di hari depan akan ada perubahan. Atau bahkan akan sama seperti halnya lokomotif tua yang akhirnya terdampar di tempat rongsokan.

“Jangankan untuk sekolah, beli minyak tanah juga sulit.” Mungkin jawaban itulah kalau seorang miskin dari pelosok ditanyakan nasib pendidikan anaknya. Disayangkan memang, jika rakyat kita yang sebagian besar berada di jalur kemiskinan, harus menanggung beban hidup yang begitu pelik. Satu sisi, mereka tertekan dengan sektor ekonomi yang melilit, di sisi lain sangat memerlukan pendidikan. Dengan harapan, nantinya dapat mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan mereka.

Seperti gagas Eko Prasetyo dalam bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah, memang keadaannya seperti itu. Bahkan bukan hanya dilarang, untuk mimpi sekolah pun mereka tidak bisa, karena sekolah atau pendidikan, makin menjadi hal tabu bagi mereka. Pendidikan itu sendiri makin menjauh dari keseharian mereka. “Nggak perlu sekolah, yang penting bisa makan”, sekolah nggak sekolah, yang penting nggak mati kelaparan.

Peran pemerintah

Dilihat dari wacana, memang pemerintah kita bisa dinilai mempunyai kepedulian dalam dunia pendidikan. Apalagi mengacu pada rangkaian agendanya dalam UU, semisal UU Sisdiknas. Namun, wacana itu ternyata tinggallah wacana kosong, tidak jauh beda dengan rezim terdahulu. Di mana UU hanya jadi tameng dari ketidakmampuan dalam menjalankan praktik, yang sebenarnya diharapkan dari sekadar janji.

Salah satu contoh, tidak konsistennya pemerintah dalam pengalokasian dana pendidikan. Mulai dari tahun 2003, di mana anggaran yang dialokasikan hanya Rp 14 triliun atau sekira 4,9% dari APBN 2003, yang jumlahnya sekira Rp 280 triliun. Lalu tahun 2004, naik menjadi 6,6% dari APBN 2004, jumlahnya bertambah menjadi Rp 21,5 triliun. Dan, tahun 2005, kembali naik hingga 8% dari APBN 2005.

Padahal, menurut pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan ayat 1, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari APBD.”

Dari kenaikan demi kenaikan, menurut perkiraan Depdiknas dan tuan-tuan di DPR, target 20% dari APBN akan tercapai tahun 2009. Kenaikan anggaran di atas mencerminkan seakan pemerintah kita, hanya ingin menutupi muka, dari dosa janji dalam UU tentang anggaran 20%.

Pemerintah, dengan alasan karena banyak yang menuntut, mencoba mencicil sedikit demi sedikit. Padahal, kalau kita mengaca pada negara yang telah berhasil meningkatkan mutu pendidikan, angka 20% itu pun belum ideal untuk membangun pendidikan di Indonesia, yang sudah kian meninggalkan falsafah keadilan bagi seluruh rakyatnya, rakyat kecil tentunya.

Padahal, dari alokasi dana itu banyak yang diharapkan. Misalnya, untuk menyubsidi sekolah di daerah tertinggal atau melakukan renovasi bangunan tua, dan setelahnya baru masalah kesejateraan guru dan peningkatan mutu bisa disentuh. Namun, dengan alokasi sedikit, jangankan sampai pada proses peningkatan mutu, untuk renovasi saja akan terkuras, mengingat hampir sekira 21% bangunan kondisinya mengkhawatirkan.

Wajar, jika kini pendidikan kita masih mahal, karena ada beberapa faktor: 1. pihak swasta yang dengan leluasanya masuk ke dunia pendidikan untuk mem-back up kinerja pemerintah, akhirnya memonopoli; 2. pemerintah lemah dalam mengontrol kinerja dari pihak swasta; 3. ketergantungan pemerintah pada swasta karena ketidak berdayaan atau kekurang pedulian terhadap pendidikan; 4. dana alokasi sendiri yang teramat minim untuk mendukung semua itu.

Selain mahalnya biaya pendidikan, juga kita sering mendapatkan kabar, banyak bangunan sekolah yang ambruk karena termakan usia. Bahkan ada yang sampai menelan nyawa siswa yang berada di sekolah, yang memang tidak pernah dirawat dan direnovasi baik. Renovasi pun itu pun dilakukan setelah kejadian. Ada juga kasus penggusuran lahan sekolah. Ironis, ketika kita telah memasuki agenda reformasi, tapi ternyata dampaknya tidak menyeluruh, sektor pendidikan belumlah begitu disentuh.***

(Mimbar/Pikiran Rakyat/Sabtu, 14 Mei 2005)

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: