Beranda > opinion > Golongan Putih

Golongan Putih

Golput adalah singkatan dari golongan putih. Dalam terminologi bahasa ‘kependekaran’ masanya Angling Dharma, Mak Lampir, hingga Prabu Siliwangi, lalu Soekarno dan Aa Gym, golongan putih identik dengan sebuah golongan atau kelompok yang berisikan atau beranggotan orang-orang yang membela dan menegakan kebenaran. Merupakan kebalikan dari golongan hitam yang berisikan para penjahat atau kelompok yang sesat, pemuja setan ataupun yang selalu mengacau. Maka kemudian dikenalah ilmu putih dan ilmu hitam.

Makna selalu bergeser mengikuti perubahan sosial hingga sebuah kata atau kalimat menyesuaikan diri dengan realitas yang ada disekitarnya. Seperti itu jugalah golongan putih (golput) kini semata-mata selalu dikaitkan dengan politik, dimana lebih konkretnya dalam wahana demokrasi bernama pemilihan umum (pemilu).

Golput dalam wacana politik diartikan sebagai golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam kacamata politik atau lebih khususnya kepentingan politik, golput menjadi golongan yang dipandang negatif. Golput dinilai menjadi pihak yang tidak berpartisiasi dalam demokrasi dan tidak ikut melegitimasi pemerintahan. Maka dari itu, jauh-jauh hari kampanye anti golput diserukan oleh para politikus yang lebih tepatnya yang mempunyai kepentingan secara politis.

Banyak pandangan muncul mengenai keberadaan golput ini, yang mengecam dan mendukungnya. Realitas dimana semakin banyaknya persentase golput dalam pilkada ataupun pilgub dewasa ini menjadi perhatian serius. Di pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur lalu angka golput sempat membuat para kandidat tercoreng kapabilitasnya karena tidak memenuhi target suara. Sedangkan di Jawa Barat, ternyata persentase golput lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya terhadap masing-masing kandidat. Bahkan sebuah data mengatakan pada pilgub Jabar kemarin, penduduk yang tergabung dalam golput mencapai 9,13 juta orang lebih tinggi dibandingkan pemilih sang gubernur dan wakil gubenur terpilih (7,28 juta suara).

Realitas diatas menjadi sebuah catatan khusus yang menjadi : bunga indah dalam demokrasi dan buah simalakama dalam kegiatan politik yang berorientasi kekuasaan semata.

Histori atau sejarah menjadi pelajaran berharga yang mau tidak mau memiliki daya pengaruh lebih besar dibandingkan harapan. Ketika sejarah menyatakan bahwa para kandidat adalah muka-muka lama yang sudah terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya secara memuaskan. Dimana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi makanan sehari-hari yang kita lihat, dengar atau bahkan jumpai dalam pemerintahan juga badan legislatif yang diisi para politikus yang sebelumnya berjanji akan amanah. Dikala pemilu hanya menjadi batu loncatan dalam meraih pencapaian secara materi dari para kandidat. Juga, ketika partai politik tidak lebih dari agen bahkan perusahaan jasa untuk kekuasaan.

Maka, rangkaian histori itulah yang kemudian menjadi sebuah catatan yang terekam dalam benak masing-masing penduduk, yang kemudian melatarbelakangi dalam menentukan sikapnya ketika mengambil bagian dalam pemilu. Kembali menaruh harapan kepada orang-orang yang hanya dikenalinya selintas, bagaikan membeli kucing dalam karung, atau bahkan memilih untuk tidak memilih alias golput.

Pendidikan Politik Kita

Banyak pihak mengatakan bahwa masyarakat kita harus lebih dicerdaskan dalam hal berpolitik. Maka dari itu, perlu diupayakan pendidikan politik secara luas dan mendasar. Alhasil format Pemilu 2009 yang pelaksanaannya sudah berjalan sejak awal Juli tahun ini digadang-gadang memiliki cita-cita untuk mencerdaskan masyarakat pemilih dalam memaksimalkan hak suaranya. Dimana heroisme dalam panggung-panggung kampanye diminimalisir, diganti dengan diskusi dan kampanye dialogis yang ‘cerdas’ dengan porsi lebih banyak. Dengan format baru ini, secara tidak langsung, juga untuk menghindari meningkatnya angka golput seperti halnya yang terjadi dalam pilkada. Namun berhasilkan strategi tersebut?

Dalam pandangan saya, adalah salah besar jika ada anggapan bahwa masyarakat kita masih ‘bodoh’ dalam berpolitik atau bahkan banyak yang apatis sebagai alibi dari meningkatnya penduduk yang bergabung pada golongan putih (golput). Dengan pertimbangan histori, maka sesungguhnya masyarakat kita secara umum sudah cerdas dalam berpolitik, bahkan banyaknya jumlah golput membuktikan masyarakat sudah sangat cerdas.

Mahalnya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, keluar masuknya anggota dewan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), naiknya harga BBM, pengangguran dan lebih luasnya kemiskinan adalah kitab-kitab kebangsaan yang secara langsung dan tidak langsung dipelajari masyarakat, kitab yang lebih objektif dibandingkan serangkaian visi misi dan janji kampanye para kandidat dalam pemilu.

Golput bisa dilihat dari berbagai persfektif, dimana dalam persfekif undang-undang atau konstitusi, golput adalah sebuah sikap yang mana seseorang tidak menggunakan haknya untuk memilih dan kewajibannya untuk memilih. Namun dalam persfektif sosial, golput merupakan sebuah sikap aktif (bukan pasif/apatis) dalam menanggapi persoalan bangsa yang dikelola aparatur negara ini.

Kemudian, dalam persfektif kenegaraan golput seyogyanya menjadi evaluasi besar yang semata-mata tidak hanya diselesaikan dengan langkah mengubah format pemilu semata. Namun, juga harus menjadi evaluasi pada tataran sistem pemerintahan secara mendasar bahkan secara ideologis akan keradaan negara bernama NKRI ini, dalam kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai merauke, yang berarti tidak hanya Jakarta ataupun Pulau Jawa, juga tidak hanya Provinsi Aceh yang kini memiliki partai lokal yang siap bertarung dalam pemilu nasional.

Hal ini harus dimulai dengan melakukan kajian atau mengemukakan kembali pertanyaan dasar untuk apa adanya negara, dengan stuktur pengelolanya yakni eksekutif dan para pendukungnya bernama legislatif, yudikatif, parpol dkk? Sehingga dengan begitu bisa ditentukan langkah-langkah strategis yang mesti dilakukan. Pertanyaan dasar itulah yang sesungguhnya menjadi dasar dari para perintis kemerdekaan sebelum mendirikan negara ini dengan melepaskan diri dari perbudakan kolonial. Jawabannya bisa dilihat dalam pembukaan UU Dasar saat ini. Jika itu masih berlaku juga untuk pengelola negara saat ini juga kedepannya yang berarti masih relevan dan lebih penting lagi mampu untuk dilaksanakan maka banyaknya pelanggaran atas tujuan negara tersebut harus dievaluasi secara luas dan mengakar, tidak hanya pada sisi personal pengelola tapi juga sistem pemerintahan atau bahkan sistem politik termasuk demokrasi di dalamnya. Apakah demokrasi yang berbuah parlementer dan presidensial tidak lebih lemah dibandingkan komunisme? Atau bahkan federal juga monarki? Jawaban itu bisa ditemukan jika pertanyaan dasar itu diajukan kembali.

UUD atau perangkat konstitusi lainnya harus diselaraskan berdasarkan kebutuhan mendasar bangsa ini dan yang secara realistis bisa dijalankan dan dicapai. Misalnya jika kenyataannya negara tidak mampu memenuhi 20 % anggaran pendidikan dari APBN maka tidak perlu kiranya angka itu dicantumkan dalam UU. Karena, selain mengundang pelanggaran juga menjadi bukti bahwa negara ini tidaklah mampu dan tidak ‘tahu diri’ dalam menyusun undang-undangnya, tidak bisa membedakan mana itu aturan dan cita-cita. Ini kemudian menjadi langkah untuk menciptakan fondasi yang tidak hanya kuat tapi juga terukur sesuai target dan kenyataan.

Kenyataan hari ini dimana UU tidak dilaksanakan dengan baik menjadi persoalan yang sungguh menyesakan. Apalagi, seringkali dijumpai keluhan dari mereka yang bertanggungjawab memenuhi tuntutan (pelaksana) UU tersebut. Menjadi pertanyaan, apakah sistem dan aturan yang membuat manusia atau manusia yang membuat sistem dan aturan?

Kita, seringkali terjebak pada kerangka berpikir kita sendiri, dimana ‘cara’ menentukan sebuah ‘tujuan’, bukan sebaliknya ‘tujuan’ menentukan ‘cara’ apa yang ditempuh. Politik, bukanlah tujuan tapi merupakan cara, dimana kemudian sikap, pola, dan tindakan politik kebangsaan harusnya dibuat dalam upaya pencapaian tujuan nasional yang terencana dan menyangkut kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Pertanyaan dasar untuk apa adanya negara? Kenapa kita harus menjadi warga negara bernama Indonesia
? Kenapa kita harus memilih dalam pemilu? Adalah pertanyaan-pertanyaan hierarkis, dimana pertanyaan pertama menentukan jawaban selanjutnya dari pertanyaan kedua dan ketiga. Inilah yang saya yakini sebagai pangkal persoalan yang secara mendasar harus terlebih dahulu ditanggapi secara serius oleh pengelola negara juga warga negara kita. Pertanyaan yang lebih penting didahulukan dibandingkan, siapa yang akan kita pillih dalam pemilu.

Memilih bukan pekerjaan sulit, namun pekerjaan yang penuh resiko, salah memilih berarti menjerumuskan negara pada lubang yang sama buruknya atau bahkan lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Begitu pun tidak memilih bukan berarti tidak harus tanpa alasan, namun minimal harus dengan alasan bahwa sikap tersebut dilandasi oleh kesatuan pengetahuan atas realitas-realitas kebangsaan yang ada.

Golput adalah sebuah pilihan namun kemajuan bangsa dan negara ini adalah sebuah ketentuan. Dan, pemilu bukanlah cara namun hanyalah langkah kecil dalam perjalanan bangsa dan negara ini.

Kategori:opinion
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: